Kemenag Rejang Lebong Gelar Monev ZI Triwulan I Tahun 2026

Rejang Lebong (HUMAS) — Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong, Dr. H. Rahman, S.Ag., memimpin langsung rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Zona Integritas (ZI) Triwulan I Tahun 2026 yang dilaksanakan pada Senin (6/4/2026). Kegiatan tersebut berlangsung di aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong dengan suasana yang tertib dan penuh semangat kebersamaan.

Rapat ini dihadiri oleh Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Seksi (Kasi), para Penyelenggara, serta seluruh tim Zona Integritas di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong. Kehadiran seluruh unsur tersebut menunjukkan komitmen bersama dalam mendorong peningkatan kualitas kinerja serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani.

Dalam arahannya, Dr. H. Rahman menekankan pentingnya kerja sama dan soliditas tim dalam menjalankan setiap program yang berkaitan dengan pembangunan Zona Integritas. Ia menyampaikan bahwa keberhasilan meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) maupun Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tidak dapat dicapai secara individu, melainkan melalui sinergi dan kekompakan seluruh elemen organisasi.

“Saya mengharapkan agar seluruh tim dapat terus bekerja sama dan menjaga kekompakan. Hal ini sangat penting demi mencapai tujuan akhir yang kita harapkan bersama, yaitu meraih predikat WBK dan WBBM,” ujar Dr. H. Rahman dalam arahannya.

Lebih lanjut, ia juga mengingatkan agar setiap unit kerja dapat terus melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja yang telah dilaksanakan selama triwulan pertama. Evaluasi tersebut diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, sekaligus memperkuat integritas aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Agama.

Melalui rapat Monitoring dan Evaluasi ini, diharapkan seluruh tim Zona Integritas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong semakin termotivasi untuk bekerja secara profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Dengan komitmen yang kuat dan kerja sama yang solid, upaya mewujudkan birokrasi yang bersih, transparan, dan melayani diyakini dapat tercapai secara optimal.