Permudah Administrasi Pengantin Baru, KUA Selupu Rejang Serahkan Dokumen 7 in 1

Rejang Lebong (Humas) — Komitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik terus diwujudkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selupu Rejang. Pada Selasa (16/12), KUA Selupu Rejang menyerahkan dokumen layanan Seven in One (7 in 1) kepada pengantin baru atas nama Fajar Hidayat, bertempat di kantor KUA Selupu Rejang.

Penyerahan dokumen ini merupakan bagian dari inovasi layanan terpadu yang digagas KUA Selupu Rejang melalui kerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Rejang Lebong. Program 7 in 1 dirancang untuk memberikan kemudahan bagi pasangan pengantin baru dalam memperoleh dokumen kependudukan secara cepat, praktis, dan terintegrasi.

Melalui layanan ini, pasangan pengantin tidak hanya menerima buku nikah, tetapi juga langsung memperoleh Kartu Keluarga (KK) terbaru serta Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan status perkawinan yang telah diperbarui. Dengan demikian, pengantin baru tidak perlu lagi mengurus administrasi kependudukan secara terpisah ke berbagai instansi.

Kepala KUA Selupu Rejang, Ibnu Hajar, S.Ag., M.HI, menjelaskan bahwa program 7 in 1 merupakan wujud nyata komitmen KUA dalam menghadirkan pelayanan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Program Seven in One ini kami hadirkan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat, khususnya pasangan pengantin baru. Setelah akad nikah, mereka langsung memiliki dokumen kependudukan yang lengkap dan sah. Ini merupakan hasil sinergi KUA dengan Dinas Dukcapil Rejang Lebong demi pelayanan yang cepat, tertib, dan efisien,” ujar Ibnu Hajar.

Ia berharap inovasi layanan ini semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah, sekaligus menghadirkan negara secara nyata dalam memberikan pelayanan yang sederhana, transparan, dan berpihak pada kebutuhan warga.

Program layanan 7 in 1 ini menjadi bukti nyata peningkatan kualitas pelayanan publik KUA Selupu Rejang dalam mendukung tertib administrasi kependudukan serta memudahkan masyarakat dalam berbagai urusan administratif pascapernikahan.