Kepala KUA Bermani Ulu Jelaskan Nikah Beda Negara

Rejang Lebong (Humas) – Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bermani Ulu, H. Yusman Haris, S.Sos., MM., memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait tata cara dan persyaratan pernikahan campuran atau beda kewarganegaraan pada Jumat (02/01).

Penjelasan tersebut disampaikan langsung kepada seorang calon pengantin perempuan asal Desa Air Pikat bernama Bunga, yang berencana melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki berkewarganegaraan Serbia. Dalam kesempatan itu, Kepala KUA menyampaikan bahwa pernikahan antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) dapat dilaksanakan di Indonesia, namun harus memenuhi persyaratan administrasi yang cukup ketat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Pernikahan beda negara memerlukan kelengkapan dokumen dari kedua belah pihak, baik WNI maupun WNA. Seluruh dokumen dari pihak WNA wajib diterjemahkan secara resmi dan dilegalisir oleh instansi yang berwenang,” jelas Yusman Haris.

Ia memaparkan bahwa syarat nikah beda negara meliputi dokumen identitas seperti KTP atau paspor, akta kelahiran, surat keterangan belum menikah atau surat izin orang tua. Sementara itu, pihak WNA diwajibkan melampirkan dokumen tambahan yang telah diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah dan dilegalisir oleh kedutaan besar negara asal.

Adapun dokumen yang harus dipenuhi oleh Warga Negara Asing (WNA) antara lain paspor yang masih berlaku, visa atau izin tinggal di Indonesia (KITAS/KITAP jika ada), akta kelahiran, serta Certificate of No Impediment (CNI) atau surat keterangan tidak ada halangan menikah dari kedutaan besar negara asal di Indonesia. Selain itu, diperlukan pula surat keterangan domisili dari kelurahan bagi WNA yang belum memiliki KITAS/KITAP, surat keterangan agama bila diperlukan, SKCK, serta akta cerai atau akta kematian bagi yang pernah menikah sebelumnya.

Lebih lanjut, Yusman Haris menjelaskan bahwa terdapat beberapa proses tambahan yang wajib dilalui, di antaranya penerjemahan resmi seluruh dokumen WNA ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, proses legalisir atau apostille dari kedutaan negara asal, serta pendaftaran pernikahan di KUA atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) sesuai domisili paling lambat 10 hari kerja sebelum akad nikah dilaksanakan.

“Pasangan juga wajib mengikuti Bimbingan Perkawinan (Bimwin) sebagai bekal membangun rumah tangga yang harmonis,” tambahnya.

Di akhir penjelasan, Kepala KUA Bermani Ulu menegaskan bahwa seluruh prosedur tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi kedua mempelai. Ia berharap masyarakat yang akan melangsungkan pernikahan beda negara dapat memahami dan mempersiapkan seluruh persyaratan sejak dini agar proses pernikahan berjalan lancar.