Warga Konsultasi Soal Masa Iddah di KUA Curup, Kepala KUA Beri Penjelasan Rinci dan Solutif

Rejang Lebong (Humas) — Seorang warga mendatangi Kantor Urusan Agama Curup pada Senin (23/02/2026) untuk berkonsultasi secara rinci mengenai masa iddah bagi perempuan yang telah bercerai dan berencana menikah kembali. Konsultasi berlangsung hangat dan penuh keterbukaan, terlebih warga tersebut didampingi oleh Imam Sikran yang turut membantu menjelaskan latar belakang persoalan.

Kedatangan warga disambut langsung oleh Kepala KUA Curup, H. Suryono, S.Ag., M.Pd., yang memberikan penjelasan mendalam sesuai syariat Islam serta regulasi pencatatan negara.

Dalam sesi konsultasi, H. Suryono menegaskan bahwa iddah bukan sekadar formalitas administratif, melainkan perintah syariat yang memiliki hikmah besar.

“Iddah adalah masa tunggu yang wajib dilalui perempuan setelah bercerai. Ini bukan formalitas, tetapi perintah syariat yang bertujuan menjaga nasab, kehormatan, dan memberi ruang ketenangan setelah berpisah,” jelasnya.

Beliau memaparkan empat kondisi iddah yang paling umum, yaitu:

• Perempuan yang dicerai dan masih haid: tiga kali masa suci (tiga kali haid).
• Perempuan yang tidak haid atau menopause: tiga bulan.
• Perempuan hamil: hingga melahirkan.
• Cerai karena suami meninggal: empat bulan sepuluh hari.

Dalam dialog yang difasilitasi Imam Sikran, warga mengajukan beberapa pertanyaan penting.

Pertama, mengenai waktu yang diperbolehkan untuk menikah kembali setelah adanya putusan cerai dari pengadilan. Kepala KUA menjelaskan bahwa meskipun putusan cerai telah keluar, masa iddah tetap wajib dijalankan sesuai ketentuan. Jika masih mengalami haid, maka masa tunggu adalah tiga kali masa suci. Setelah iddah selesai, barulah proses pernikahan baru dapat dilaksanakan.

Pertanyaan lanjutan menyangkut ketidakteraturan atau ketidakingatan siklus haid. Menanggapi hal tersebut, H. Suryono menerangkan bahwa apabila siklus tidak teratur atau tidak dapat dipastikan, maka perhitungan iddah mengikuti ketentuan tiga bulan sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur’an. Imam Sikran turut menambahkan bahwa kejujuran menjadi dasar utama dalam menentukan selesainya masa iddah.

Warga juga menanyakan kemungkinan pencatatan pernikahan jika dilakukan saat masih dalam masa iddah. Dengan tegas Kepala KUA menyampaikan bahwa pernikahan dalam masa iddah tidak sah menurut syariat dan tidak dapat dicatatkan oleh negara. KUA wajib memastikan masa iddah telah selesai sebelum menerima permohonan nikah baru.

Di akhir pertemuan, H. Suryono mengimbau masyarakat agar tidak ragu berkonsultasi sebelum mengambil keputusan penting terkait pernikahan.

“Kami sangat terbuka bagi masyarakat yang ingin berkonsultasi. Jangan ragu bertanya agar tidak salah dalam melaksanakan syariat dan ketentuan hukum negara,” pesannya.

Imam Sikran pun mengapresiasi pelayanan KUA yang responsif dan solutif dalam membantu masyarakat memahami hukum keluarga Islam. Konsultasi berjalan lancar dan warga mengaku merasa lega setelah memperoleh penjelasan yang detail, jelas, serta menenangkan hati.