Kemenag Rejang Lebong Terapkan WFH Setiap Jumat, Pelayanan Publik Tetap Berjalan Optimal

Rejang Lebong (HUMAS) — Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong menggelar rapat penting terkait pemberlakuan kebijakan Work From Home (WFH) di lingkungan kerja, pada Kamis (9/4/2026). Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (SE Menpan RB) Nomor 3 Tahun 2026.

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Kemenag Rejang Lebong, Dr. H. Rahman, S.Ag., M.Pd.I., dan dihadiri oleh Kepala Subbagian Tata Usaha (Kasubbag TU), para Kepala Seksi (Kasi), para penyelenggara, Ketua Kelompok Kerja Penyuluh (Pokjaluh), serta Ketua Kelompok Kerja Pengawas (Pokjawas).

Dalam arahannya, Dr. H. Rahman menegaskan bahwa kebijakan WFH yang mulai diberlakukan pada Jumat, 10 April 2026, merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menciptakan pola kerja yang lebih adaptif, efisien, serta mendukung penghematan energi. Namun demikian, ia menekankan bahwa penerapan WFH tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“WFH bukan berarti libur atau memperpanjang akhir pekan. Ini adalah bentuk penyesuaian sistem kerja yang tetap menuntut tanggung jawab dan profesionalisme setiap ASN. Pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan dengan baik, bahkan lebih optimal melalui pemanfaatan teknologi,” tegasnya.

Lebih lanjut, H. Rahman menjelaskan bahwa hasil rapat memutuskan pemberlakuan sistem kerja kombinasi, yakni WFH dan Work From Office (WFO). Khusus pada hari Jumat, pegawai akan bekerja dari rumah, namun tetap diberlakukan sistem piket WFO guna memastikan layanan publik di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) tetap berjalan sebagaimana mestinya.

“Setiap Jumat tetap ada petugas yang berjaga di kantor melalui sistem piket, terutama pada layanan PTSP. Hal ini untuk menjamin masyarakat tetap dapat mengakses layanan secara langsung jika diperlukan,” tambahnya.

Selain itu, seluruh Seksi dikantor Kemenag juga didorong untuk memaksimalkan layanan berbasis digital guna mendukung kelancaran pelayanan selama pelaksanaan WFH. Koordinasi internal diharapkan tetap berjalan efektif melalui pemanfaatan teknologi komunikasi yang ada.

Melalui kebijakan ini, Kemenag Rejang Lebong berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja dan pelayanan publik, sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam mewujudkan birokrasi yang modern, fleksibel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.