Perangkat Desa dan KUA Sindang Dataran Berkolaborasi Tekan Angka Pernikahan Dini

Rejang Lebong (Humas) – Upaya menekan angka pernikahan dini terus digencarkan melalui kolaborasi lintas sektor. Salah satunya terlihat dari kunjungan perangkat desa ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sindang Dataran pada Selasa (05/05) untuk berdialog dengan penyuluh agama terkait maraknya kasus pernikahan usia dini di masyarakat.

Pertemuan yang berlangsung santai namun penuh makna di ruang kantor KUA tersebut melibatkan Penyuluh KUA Sindang Dataran, Soni Adi Pratama, S.Pd.I., yang turut memberikan pemahaman mendalam mengenai dampak negatif pernikahan dini dari berbagai aspek, mulai dari sosial, kesehatan, hingga hukum.

Dalam diskusi tersebut, seorang perangkat desa bernama Medi menyampaikan kekhawatirannya atas meningkatnya kasus pernikahan dini di wilayahnya. Menurutnya, fenomena ini memerlukan penanganan segera melalui edukasi dan pendekatan persuasif, terutama yang menyasar para orang tua dan remaja.

"Kami melihat fenomena ini cukup memprihatinkan, sehingga perlu adanya sinergi antara perangkat desa dan KUA untuk memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat," ujar Medi di hadapan peserta pertemuan.

Menanggapi hal tersebut, Soni Adi Pratama menegaskan pentingnya edukasi berkelanjutan mengenai risiko pernikahan dini serta pemahaman terhadap aturan hukum yang berlaku. Ia menjelaskan bahwa pernikahan tidak hanya menuntut kesiapan emosional, tetapi juga harus memenuhi syarat dan ketentuan sesuai perundang-undangan.

"Pernikahan bukan hanya soal kesiapan secara emosional, tetapi juga harus sesuai dengan ketentuan hukum. Edukasi ini penting agar masyarakat tidak mengambil keputusan yang berdampak jangka panjang," jelas Soni.

Dalam kesempatan yang sama, turut hadir Penghulu KUA Sindang Dataran, Marsudin Boking, S.Sos., yang memberikan penjelasan teknis mengenai prosedur pernikahan serta peran penghulu dalam memastikan setiap pernikahan berjalan sesuai aturan yang berlaku.

"Kami berharap melalui diskusi seperti ini, masyarakat semakin memahami pentingnya menunda pernikahan hingga usia yang cukup matang," ungkap Marsudin.

Pertemuan yang berlangsung interaktif ini juga dihadiri oleh seorang mahasiswa magang dari Program Studi Hukum Keluarga Islam, Saefudin. Ia turut menyimak dan berdiskusi mengenai aspek hukum dalam pernikahan, termasuk regulasi terkait batas usia minimal pernikahan yang saat ini berlaku di Indonesia.