Pastikan Keaslian Dokumen, PLO KUA Sindang Kelingi Lakukan Validasi Barcode Akta Cerai Catin

Rejang Lebong (Humas)  – Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sindang Kelingi terus mengedepankan prinsip integritas dan ketelitian dalam setiap layanan administrasi pernikahan. Pada Kamis (7/5), Petugas Layanan Operasional (PLO) KUA Sindang Kelingi, Septian Eko Saputra, S.M., melakukan verifikasi dokumen persyaratan nikah milik salah seorang Calon Pengantin (Catin) dari Desa Belitar Muka.

Langkah verifikasi difokuskan pada dokumen Akta Cerai yang dilampirkan oleh Catin. Untuk memastikan keabsahan dokumen, petugas melakukan pengecekan digital melalui pemindaian (scan) barcode yang tertera pada fisik Akta Cerai. Proses ini terintegrasi dengan data kependudukan dan sistem Pengadilan Agama, sehingga dapat mengonfirmasi keaslian dokumen serta status hukum pemiliknya.

Septian Eko Saputra menjelaskan bahwa prosedur ini merupakan standar operasional yang wajib dijalankan. “Verifikasi melalui scan barcode ini bertujuan untuk memastikan bahwa Akta Cerai yang dilampirkan adalah dokumen asli, serta memastikan bahwa status tersebut belum pernah digunakan untuk pendaftaran pernikahan sebelumnya,” ujarnya.

Pemeriksaan yang dilakukan mencakup tiga aspek utama:

1.      Menjamin Keaslian Dokumen – Memastikan akta cerai bukan hasil manipulasi atau pemalsuan.

2.      Validasi Status Hukum – Memastikan status hukum pemilik dokumen telah berkekuatan hukum tetap (inkracht).

3.      Tertib Administrasi – Mencegah potensi penyalahgunaan dokumen dalam proses pendaftaran pernikahan di wilayah Kecamatan Sindang Kelingi.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa dokumen Akta Cerai milik Catin asal Desa Belitar Muka tersebut dinyatakan asli dan memenuhi syarat untuk melanjutkan ke tahapan administrasi pernikahan berikutnya.

Ketelitian yang dilakukan oleh petugas KUA ini merupakan bagian dari komitmen Kementerian Agama dalam memberikan pelayanan yang transparan, akuntabel, serta bebas dari maladministrasi. Langkah ini juga menjadi bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat dan kepastian administrasi kependudukan di daerah setempat.