Bentuk Transparansi, KUA Tempel Pengumuman Kehendak Nikah di Papan Informasi Resmi

Rejang Lebong (Humas) – Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Padang kembali menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan pelayanan yang transparan dan akuntabel dengan menempelkan surat pengumuman kehendak nikah calon pengantin di papan informasi khusus. Kegiatan ini dilakukan langsung oleh Herlena, petugas pengadministrasi KUA Kota Padang di ruang pelayanan, sebagai bagian dari prosedur resmi yang wajib dilaksanakan sebelum pencatatan perkawinan. (11/5)

Pemasangan pengumuman kehendak nikah merupakan ketentuan baku dalam administrasi perkawinan yang bertujuan untuk memberitahukan rencana pernikahan kepada masyarakat luas. Kebijakan ini membuka ruang bagi siapa pun yang memiliki keberatan atau halangan sah sesuai dengan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan untuk menyampaikannya kepada pihak KUA. Dengan demikian, calon pengantin benar-benar dipastikan bebas dari segala hambatan yang dapat menggugurkan sahnya pernikahan.

Proses pengumuman ini berlangsung selama 10 hari kerja berturut-turut, sebagaimana diamanatkan dalam peraturan yang berlaku. Selama periode tersebut, masyarakat dapat mengakses informasi calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan dan memberikan tanggapan jika diperlukan.

Kepala KUA Kecamatan Kota Padang, Efrianto, S.Sos.I., M.H., menegaskan pentingnya prosedur ini sebagai bentuk pelayanan yang terbuka dan bertanggung jawab.

"Pemasangan pengumuman ini kami lakukan selama 10 hari kerja berturut-turut, sesuai ketentuan yang berlaku. Ini adalah wujud nyata transparansi dan pelayanan terbuka dari KUA. Kami ingin memastikan setiap pernikahan yang dicatat di sini benar-benar sah, bersih dari halangan, dan sesuai syariat agama maupun aturan negara," ujar Efrianto.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa langkah ini merupakan implementasi dari Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018. KUA berkomitmen untuk menjalankan seluruh prosedur secara jelas, bebas dari biaya pungutan liar, serta dapat diawasi langsung oleh masyarakat.

"Transparansi ini adalah kunci utama kami dalam menjamin perlindungan hak hukum bagi keluarga yang akan dibentuk," tegasnya.

Selain sebagai pemenuhan syarat administrasi, pemasangan pengumuman kehendak nikah ini juga mendapat apresiasi positif dari masyarakat setempat. Warga menilai bahwa cara kerja KUA Kota Padang semakin terbuka, rapi secara prosedur, dan mudah dipahami oleh publik.

KUA Kota Padang berharap masyarakat turut berperan aktif dalam mengawasi serta memahami prosedur ini. Dengan kesadaran kolektif bahwa pencatatan nikah yang lengkap dan benar merupakan perlindungan terbaik bagi hak istri, hak anak, serta status hukum keluarga secara keseluruhan, diharapkan akan tercipta tatanan kemasyarakatan yang lebih tertib dan sesuai dengan ketentuan syariat serta hukum negara.