Manfaatkan Layanan Konsultasi KUA: Guru Pastikan Legalitas Buku Nikah Syarat Utama Pengurusan Pensiun

Rejang Lebong (Humas) – Seorang guru Sekolah Dasar (SD) asal Desa Durian Mas, Bapak Wani (59 tahun), mengunjungi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Padang untuk melakukan konsultasi sekaligus memastikan keabsahan dokumen buku nikahnya, Selasa (12/5). Kunjungan ini dilakukan dalam rangka melengkapi berkas persyaratan pengurusan hak pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Di ruang pelayanan KUA, Bapak Wani diterima langsung oleh petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PLO). Dalam sesi konsultasi yang berlangsung kondusif, petugas melakukan pemeriksaan secara teliti terhadap kelengkapan data, keaslian, serta kesesuaian isi buku nikah milik pemohon.

Petugas juga menjelaskan secara rinci aturan dan ketentuan hukum yang berlaku, mengingat dokumen buku nikah merupakan salah satu syarat mutlak yang wajib dilampirkan dalam administrasi kepegawaian, khususnya untuk pengurusan pensiun.

Menurut keterangan Bapak Wani, dirinya datang berkonsultasi agar tidak terjadi kendala atau penolakan saat mengajukan berkas ke instansi terkait.

“Saya mendengar banyak kasus pensiun tertunda hanya karena ada ketidaksesuaian data di buku nikah. Makanya saya memilih datang langsung ke KUA untuk memastikan semuanya sah dan benar, supaya urusan pensiun saya berjalan lancar,” ungkapnya.

Kepala KUA Kecamatan Kota Padang, Bapak Efrianto, S.Sos.I., M.H., menegaskan pentingnya langkah proaktif seperti yang dilakukan Bapak Wani.

“Langkah Bapak Wani sangat tepat. Buku nikah adalah dokumen resmi negara. Data yang salah sedikit saja bisa menghambat proses pensiun. Kami imbau kepada seluruh ASN untuk segera mengecek keabsahan buku nikahnya di KUA. Layanan ini kami sediakan secara gratis agar urusan administrasi warga berjalan lancar dan hak-haknya terjamin,” ujar Efrianto.

KUA Kecamatan Kota Padang terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Langkah proaktif Bapak Wani ini diharapkan menjadi contoh bagi masyarakat lain, khususnya para ASN yang akan memasuki masa pensiun, agar segala urusan administrasi dapat terselesaikan dengan sah, tertib, dan lancar sesuai ketentuan hukum yang berlaku.