KUA Binduriang Serahkan Laporan NR ke Kemenag Rejang Lebong sebagai Wujud Akuntabilitas Kinerja

Rejang Lebong (Humas) - Salah Satu Aparatur Sipil Negara (ASN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Binduriang Zulkarnain, S.Ag, menyerahkan Laporan NR (Nikah dan Rujuk) kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan komitmen terhadap akuntabilitas kinerja, Selasa (28/7).

Penyerahan laporan tersebut dilakukan sesuai dengan mekanisme dan jadwal yang telah ditetapkan sebagai bagian dari tertib administrasi dan pelaporan di lingkungan Kementerian Agama. Laporan NR memuat data pelayanan nikah dan rujuk yang telah dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Binduriang dalam periode pelaporan.

Ripi Nasbi, S.H.I, selaku Kepala KUA Kecamatan Binduriang menyampaikan bahwa penyampaian laporan secara tepat waktu merupakan salah satu bentuk tanggung jawab ASN dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Selain menjadi bahan evaluasi, laporan tersebut juga menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan serta peningkatan kualitas layanan di bidang urusan agama.

"Pelaporan yang akurat, lengkap, dan tepat waktu merupakan bagian dari komitmen kami dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Melalui penyampaian Laporan NR ini, kami berharap pelayanan kepada masyarakat dapat terus ditingkatkan secara profesional, transparan, dan akuntabel," ujar Ripi

Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong Unit Pelaksana Bimas Islam mengapresiasi konsistensi KUA Binduriang dalam memenuhi kewajiban pelaporan sebagai bagian dari penguatan sistem administrasi dan pengelolaan data. Laporan yang disampaikan diharapkan dapat mendukung penyediaan data yang valid sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi program kerja.

Melalui penyerahan Laporan NR ini, KUA Kecamatan Binduriang menegaskan komitmennya untuk terus menjaga disiplin administrasi, meningkatkan kualitas kinerja, serta memberikan pelayanan publik yang semakin baik sesuai dengan nilai-nilai profesionalitas, integritas, dan akuntabilitas yang menjadi budaya kerja Kementerian Agama.