Kakan Kemenag Rejang Lebong Hadiri Rapat Paripurna Istimewa, Simak Pidato Kenegaraan Presiden RI

Rejang Lebong (HUMAS) – Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong, Dr. H. Rahman Umar, S.Ag., M.Pd.I., menghadiri Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Rejang Lebong dengan agenda mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia, Jumat (14/8).

Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rejang Lebong dan diikuti oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), jajaran pemerintah daerah, serta anggota DPRD Kabupaten Rejang Lebong.

Hadir dalam kegiatan tersebut Plt. Bupati Rejang Lebong Hendri Praja, Ketua DPRD Kabupaten Rejang Lebong, Sekretaris Daerah, para asisten, anggota DPRD, Kapolres Rejang Lebong, unsur Forkopimda, serta sejumlah pejabat dan undangan lainnya.

Pidato Kenegaraan Presiden RI Prabowo Subianto disampaikan dalam rangkaian Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI serta Sidang Bersama DPR RI dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dan diikuti secara virtual oleh pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan bangsa bukan semata-mata menjadi tugas Presiden dan pemerintah. Menurutnya, membangun Indonesia merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dan rakyat Indonesia.

Pesan tersebut menjadi pengingat bahwa kemajuan bangsa tidak dapat diwujudkan oleh pemerintah sendiri, melainkan membutuhkan kerja sama, sinergi, serta partisipasi aktif seluruh masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga negara, dunia usaha, dan masyarakat menjadi bagian penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dalam pidato kenegaraannya, Presiden Prabowo juga memaparkan sejumlah capaian pemerintah selama 21 bulan masa kepemimpinannya. Beberapa agenda strategis yang disampaikan antara lain penguatan swasembada pangan dan energi, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan sektor pendidikan dan kesehatan, reformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Presiden menyampaikan bahwa pemerintah telah menjalankan sebanyak 121 kebijakan transformatif dalam 663 hari sebagai bagian dari upaya menyelesaikan berbagai persoalan yang selama ini dihadapi bangsa Indonesia.

Sejumlah capaian tersebut antara lain swasembada pada delapan komoditas pangan, penghentian impor solar melalui penerapan program B50, penurunan harga pupuk sebesar 20 persen, pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, serta pembangunan Sekolah Rakyat dan Kampung Nelayan.

Pidato kenegaraan tersebut sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam melanjutkan pembangunan nasional, termasuk di daerah. Semangat kolaborasi dan gotong royong yang disampaikan Presiden diharapkan dapat terus diterapkan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Usai mengikuti Rapat Paripurna Istimewa tersebut, Kakan Kemenag Rejang Lebong Dr. H. Rahman Umar menyampaikan bahwa pidato kenegaraan Presiden menjadi momentum penting bagi seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat untuk menyatukan langkah dalam mendukung program pembangunan nasional.

Ia menilai, jajaran Kementerian Agama di daerah memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan, khususnya melalui penguatan sektor pendidikan keagamaan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pembinaan kehidupan beragama yang moderat dan harmonis.

“Pembangunan bangsa merupakan tanggung jawab kita bersama. Karena itu, kita harus terus membangun sinergi dan kolaborasi, terutama dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta mendukung program pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan bangsa,” ujar Rahman.

Menurutnya, semangat kebersamaan tersebut perlu diwujudkan melalui kerja nyata di lingkungan masing-masing. Kementerian Agama, kata dia, akan terus berkomitmen memberikan pelayanan yang profesional, mudah, cepat, dan berkualitas kepada masyarakat.

“Sebagai bagian dari pemerintah, Kementerian Agama tentu akan terus mendukung kebijakan dan program pemerintah yang sejalan dengan kepentingan masyarakat, khususnya dalam bidang pendidikan, kehidupan keagamaan, dan pelayanan publik,” pungkasnya.