Terkait Izin PKKPR, BPN Lakukan Pemantauan Langsung

REJANG LEBONG (HUMAS)--- Dalam rangka mendukung dan memastikan keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan agama, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Rejang Lebong bersama Kepala Kementerian Agama Rejang Lebong tengah melakukan pemantauan lokasi terkait izin Pelayanan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) untuk penerbitan sertifikat tanah Raudhatul Athfal (RA) PERWANIDA di Kel.Banyumas, Kec.Curup Tengah.

Kegiatan pemantauan tersebut merupakan langkah konkret dalam mendukung pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan agama, terutama bagi anak-anak usia dini di lingkungan Raudhatul Athfal. Salah satu tujuan utama adalah untuk memastikan bahwa penerbitan sertifikat tanah tersebut sesuai dengan ketentuan hukum dan administrasi yang berlaku.

Pemantauan ini dilakukan untuk memastikan bahwa proses penerbitan sertifikat tanah RA PERWANIDA berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan ingin  memastikan bahwa hak-hak masyarakat terlindungi dan pemberdayaan melalui pendidikan agama dapat berjalan lancar.

Kepala Kemenag Rejang Lebong, H.Lukman,S.Ag.,M.H mengatakan, "Kemenag berkomitmen untuk mendukung setiap inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan agama. Melalui pemantauan ini, kami ingin memastikan bahwa izin PKKPR yang diberikan untuk penerbitan sertifikat tanah RA PERWANIDA dilakukan dengan transparan dan sesuai dengan aturan yang berlaku."

Pemantauan ini juga sebagai bentuk sinergi antara BPN dan Kemenag dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, khususnya di bidang pendidikan agama. Pihak BPN dan Kemenag Rejang Lebong berharap bahwa kegiatan ini dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, terutama dalam upaya peningkatan mutu pendidikan agama di daerah ini.